WAJO- Bagi masyarakat Kabupaten Wajo yang belum punya kartu Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) atau BPJS Kesehatan secara gratis, bisa mendapatkan Cukup dengan menyiapkan foto kopi Kartu Keluarga (KK) terbaru dan surat keterangan tidak mampu dari Desa/Kelurahan.
Ini merupakan tindak lanjut dari program Jaminan Kesehatan Semesta atau Universal Health Coverage (UHC). UHC merupakan wujud dari janji Bupati-Wakil Bupati Wajo, Amran Mahmud-Amran, yang tertuang dalam kartu PAMMASE.
Hal ini disampaikan Kepala Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak (P2KBP3A) Wajo, Ahmad Jahran, saat ditemui di sela-sela kegiatannya, Sabtu (9/10/2021).
Ahmad menyampaikan, penyiapan program ini dimulai sejak awal 2021. Pihaknya aktif berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan dan BPJS Kesehatan Wajo serta stakeholder. Dalam hal ini untuk penerbitan kartu JKN-KIS bagi masyarakat yang belum memiliki kartu tersebut atau pengalihan dari status mandiri ke penerima bantuan iuran (PBI) Anggaran Pendapatan dan Belanda Daerah (APBD) tanpa dipungut biaya.
“Jadi masyarakat cukup menyetor foto kopi Kartu Keluarga terbaru untuk penerbitan baru kartu JKN-KIS dengan iuran gratis. Khusus untuk pengalihan dari mandiri ke PBI JK APBD disertakan surat keterangan tidak mampu dari Desa/Kelurahan. Kartu Keluarga terbaru ini penting untuk memperjelas jumlah anggota keluarga dan data terbaru lainnya,” beber Ahmad.
“Bisa disetor langsung dikantor kami, Kanto Dinas P2KB3A bisa juga melalui Kepala Desa atau Lurah agar bisa dikumpulkan kolektif. Proses mulai dari pengajuan usulan atau pengantar ke kantor BPJS sampai dengan terbitnya kartu JKN-KIS atau berubah status dikerjakan oleh pihak Dinas Sosial P2KBP3A,” tambahnya.
Apabila kartu telah terbit, lanjutnya, Masyarakat yang bersangkutan akan dihubungi atau disalurkan melalui kantor Kecamatan untuk diteruskan ke Desa/Kelurahan sesuai wilayah masing-masing.
“Jika dalam kondisi gawat darurat, misalnya pasien sudah di Rumah Sakit atau Pusat Kesehatan, maka itu akan kita prioritaskan. Karena Kabupaten Wajo sudah berstatus UHC atau program Jaminan Kesehatan Semesta. Jadi, kartunya bisa aktif hari itu juga tanpa harus menunggu dua minggu seperti biasanya, sehingga Masyarakat bisa langsung menggunakan untuk mendapatkan layanan kesehatan gratis,” terang Ahmad.
Ahmad menuturkan, memang komitmen Bupati dan Wakil Bupati Wajo atau Duo Amran untuk menghadirkan pelayanan kesehatan gratis bagi masyarakat Wajo.
“Bahkan melalui Dinas Kesehatan itu, di Anggarkan Rp. 56 Miliar untuk membayarkan iuran JKN-KIS bagi masyarakat PBI APBD,” ucapnya.
Dia pun meminta kepada Camat, Kepala Desa, dan Lurah agar bisa membantu Dinas Sosial P2KBP3A dalam pengumpulan data warga masing-masing, khususnya bagi yang belum memiliki kartu JKN-KIS. Data tersebut diharapkan agar segera disampaikan beserta kelengkapan berkas yang dibutuhkan.
“Ini akan bisa membantu kita untuk mewujudkan 100 persen Masyarakat Kabupaten Wajo memiliki jaminan kesehatan. Dengan begitu, Masyarakat yang membutuhkan layanan kesehatan cukup menggunakan kartu JKN-KIS. Inilah yang menjadi salah satu Program Unggulan Pemerintah Kabupaten Wajo untuk menghadirkan layanan kesehatan gratis,” tutur Ahmad.
Ahmad mengakui, kendala yang biasa dihadapi adalah ketika ada Masyarakat yang mau mengalihkan dari status mandiri menjadi PBI APBD dan memiliki tunggakan pembayaran iuran.
“Kondisi seperti ini yang biasanya menghambat pengurusan dan pengalihan status kartu JKN-KIS dari mandiri ke PBI APBD, karena tunggakan itu harus dilunasi terlebih dahulu,” ucapnya.
Namun, selama ini untuk kondisi seperti itu, atas petunjuk Bupati Wajo, pihaknya selalu carikan solusi terbaik. Misalnya, dengan bekerjasama dengan lembaga sosial seperti Baznas, Lazismu, WIZ, beberapa Yayasan, dan para dermawan untuk membantu membayarkan tunggakan, khususnya yang dalam kondisi darurat atau pasien di Rumah Sakit atau Puskesmas, sehingga pengalihan status kepesertaan JKN-KIS bisa dilanjutkan. (*/Hz).
