SOPPENG- Transformasi Perizinan Berbasis Risiko pada Sektor Pertambangan sebagai rangkaian menyambut Hari Anti Korupsi Sedunia 2021 yang dilaksanakan secara Virtual bertempat di Ruang SCC Lamataesso Kantor Bupati Soppeng, Rabu, 1 Desember 2021.
Di mana kegiatan ini diselenggarakan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Republik Indonesia.
Sambutan selamat datang Gubernur Sulawesi Tenggara H. Ali Mazi, S.H, mengatakan atas nama Pemerintah Daerah dan masyarakat Sulawesi Tenggara menyampaikan selamat datang di Bumi Anoa Sulawesi Tenggara kepada Ketua KPK Republik Indonesia Bapak Firli Bahuri dan rekan-rekan Gubernur, pejabat Kementerian yang mewakili pejabat lainnya. Saya mengucapkan terima kasih dan Apresiasi yang setinggi-tingginya atas kehadirannya sungguh kehadiran bapak dan ibu sekalian kami yakin dapat memberi energi positif serta membawa berkah bagi Kemajuan pembangunan.
Selaku Gubernur kami sangat berbangga menjadi bagian dari rangkaian acara ini, untuk itu kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada KPK RI, karena telah memberikan kepercayaan kepada Provinsi Sulawesi Tenggara untuk menjadi tuan rumah dalam acara Seminar Nasional Transformasi Perizinan Berbasis Risiko pada Sektor Pertambangan dalam rangkaian peringatan Hari Anti Korupsi Sedunia yang jatuh pada tanggal 9 Desember tahun 2021 dengan mengangkat Tema “Satu Padu Bangun Budaya Antikorupsi”. Bagi kami tema tersebut sangat sejalan dengan komitmen Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara untuk bersatu bersinergi dengan KPK dan berbagai stockholder lainnya dalam pemberantasan tindak pidana korupsi di Provinsi Sulawesi Tenggara.
Acara dibuka secara resmi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Komjen Pol. Firli Bahuri, M.Si, dimana dalam sambutannya mengatakan kegiatan hari ini merupakan kegiatan rangkaian peringatan Hari Antikorupsi Sedunia, setidaknya begitu banyak yang sudah kita lakukan tetapi rasanya belum lengkap karena tetap saja kita menghadapi beberapa persoalan kebangsaan dimana ada 4 (empat) masalah kebangsaan sangat serius yang harus kita selesaikan yaitu bencana alam dan non alam, masalah narkoba, terorisme dan radikalisme serta masalah korupsi.
Inilah 4 masalah kebangsaan yang harus diselesaikan karena sesungguhnya NKRI ada karena semangat kebangsaan para pendiri bangsa kita. Serta pada saat setiap acara upacara bendera kita selalu saja diingatkan dengan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesua Tahun 1945, khususnya alinea ke-4 yang tentu harus kita pahami maknanya, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan perdamaian abadi dan keadilan sosial.
Korupsi adalah kejahatan serius, negara gagal dalam mewujudkan tujuan negara akibat korupsi. Korupsi bukan hanya kejahatan merugikan keuangan negara, bukan saja merugikan perekonomian negara. Tetapi korupsi merupakan bagian dari kejahatan merampas hak-hak rakyat dan hak asasi manusia, karena itu korupsi bisa dikatakan sebagai kejahatan melawan kemanusiaan.
Kami dari KPK sungguh berharap tidak ada lagi tindak pidana korupsi terkait investasi dan perizinan dibidang usaha, Hal ini penting karena jika kita melihat faktor besar terhadap pertumbuhan ekonomi setidaknya tiga, yaitu belanja APBN maupun APBD karenanya kami berharap Kepala Daerah, Gubernur, Walikota dan Bupati untuk bekerja sama dengan DPRD supaya cepat pengesahan APBD serta pelaksanaan anggaran tetapi tetap dilaksanakan secara profesional akuntabel bertanggung jawab dan tidak ada ruang untuk melakukan korupsi.
KPK betul-betul konsentrasi untuk melakukan pemberantasan korupsi, sampai saya dan pimpinan lain begitu kami dilantik, kami segera melakukan evaluasi dan melakukan banyak penangkapan tapi korupsi masih ada. Sehingga akhirnya KPK melakukan 3 Strategi pemberantasan korupsi, yaitu pendekatan pendidikan masyarakat, pendekatan pencegahan, dan pendekatan penindakan.
Adapun para narasumber pada acara tersebut, Prof. Dr. Ir. Irwandy Arif, M.Sc, (Staf Khusus Menteri ESDM), Heldy Satrya Pytera (Staf Ahli Bidang Peningkatan Daya Saing Penanaman Modal Kementerian investasi/BKPM).
Turut hadir, staf ahli Bupati Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan, Kadis Penanaman Modal, PTSP, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Soppeng, Sekretaris Inspektorat Kab. Soppeng.(Amiruddin Baringeng).
