MAKASSAR- Bupati Luwu Utara, Indah Putri Indriani menghadiri secara langsung High Level Meeting (HLM) Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) serta Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) pada Rabu, 6 Maret 2024 di Ruang Rapat Pola, Kantor Gubernur Sulawesi Selatan.
Kegiatan yang di selenggarakan oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dan Bank Indonesia Provinsi Sulawesi Selatan ini juga dirangkaikan dengan kegiatan Dedicated Team Meeting (DTM) Forum Percepatan Investasi, Perdagangan, dan Pariwisata Sulawesi Selatan (PINISI SULTAN).
Pj Gubernur Sulsel, Bahtiar Baharuddin yang hadir membuka kegiatan tersebut, menegaskan bahwa pengendalian inflasi perlu dilakukan secara bersama, dan diharapkan angkanya sesuai target dibawah angka nasional.
Untuk mewujudkan itu, Bahtiar menyebut tidak dapat dilakukan oleh pemerintah sendiri, dalam hal ini gubernur, wali kota dan bupati. Butuh sinergi dan kolaborasi dengan semua pihak yang terkait.
“Pengendalian inflasi tidak tunggal, bukan hanya (tugas) gubernur maupun kepala daerah lain. Butuh kolaborasi, termasuk (keterlibatan) kepolisian, kejaksaan dan lainnya,” tegas Bahtiar.
Menurut Baharuddin, Sulsel sejak dulu memiliki rekam jejak pengendalian inflasi yang baik, rata-rata selalu berada di bawah angka nasional. Meski demikian, penambahan beberapa kota indeks harga konsumen alias IHK yang baru cukup berpengaruh.
Sementara itu Bupati Luwu Utara, Indah Putri Indriani yang di temui usai mengikuti kegitatan tersebut menuturkan bahwa terkait HLM memang masih ada beberapa catatan yang perlu di atensi.
“Di Provinsi ini ada peningkatan inflasi, meskipun angkanya masih di bawah rata-rata nasional, tapi ada PR yang harus di selesaikan terutama bagaimana mengendalikan laju inflasi jelang hari raya nyepi, menyambut bulan ramadan dan juga idul fitri. Di mana kita ketahui pada masa hari-hari besar keagamaan seperti ini dimennya cukup tinggi sehingga berdampak pada peningkatan harga,” ungkapnya.
Olehnya itu Bupati Perempuan pertama di sulsel itu berharap agar TPID menciptakan koordinasi yang lebih efektif. “Koordinasi itu Bagaimana memastikan ketersediaan pasokan, keterjangkauan harga, proses distribusinya serta memaksimalkan setiap inovasi dan langkah-langkah yang bisa di lakukan untuk menekan laju inflasi, termasuk di antaranya mengefektifkan jaring pengaman sosial,” sambunya.
Melalui kegiatan ini juga didorong percepatan implementasi transaksi pemerintah berbasis elektronik atau ETPD. Karena, ETPD ini selain mendorong transparansi juga sangat relevan dampaknya dalam peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Oleh karena itu, ini menjadi komitmen bersama, tadi kita lihat Luwu Utara 77% menunggu persetujuan untuk implementasi dan kita mulai di Badan Keuangan Daerah,” terang Bupati perempuan pertama di Sulsel ini.
Terkait Dedicated Meeting Pinisi Sultan, Orang nomor satu di Luwu Utara ini mengatakan tidak hanya konsen pada PMA juga bagaimana mendorong penanaman modal dalam negeri termasuk salah satunya mengoptimalkan penyerapan KUR dikarenakan termasuk dalam pengendalian inflasi.
“Untuk itu, saya mengajak kita semua bahu membahu dan berkolaborasi bagaimana mengendalikan laju inflasi, kemudian mendorong implementasi transaksi elektronifikasi pemerintah daerah dan memastikan daerah kita betul-betul ramah investasi. Dan saya berharap dalam kegiatan ini kebangkitan ekonomi Sulawesi Selatan khususnya di Kabupaten Luwu Utara dapat terus bertumbuh,” harap Isteri Anggota DPR RI, Muhammad Fauzi. (*/RP).
