WAJO- Kepala Kantor Kementerian Agama (Kemenag) Kabupaten Wajo, H. Anwar Amin, menepis tudingan pemotongan dana Biaya Operasional Pendidikan (BOP) dari sejumlah pengelola TPQ, MDT, dan Pondok Pesantren di Wajo.
Menurutnya, dia tidak menahu jika ada pemotongan yang terjadi dalam lingkup kantor yang dipimpinnya, karena ada seksi di Kantornya yang khusus menangani bantuan tersebut.
Hal itu disampaikan Kepala Kemenag, dihadapan anggota Komisi IV DPRD Wajo, dalam rapat tindak lanjut atas Aspirasi minggu lalu, tentang dugaan pemotongan dana BOP, yang dilaksanakan di Ruangan Komisi IV, Rabu 3 Maret 2021.
Katanya, BOP ini diberikan oleh Kementeriaan Agama kepada TPQ, MDT, dan Pondok Pesantren sebagai dampak dari Pandemi Covid-19. “Bantuan ini langsung masuk ke rekening pengelola, sehingga kami tidak berani melakukan pemotongan dana,” ujarnya.
Bahkan, H. Anwar mengungkapkan ketersinggunnya atas pemberitaan sejumlah media, yang tidak melakukan klarifikasi, sehingga merusak nama institusi Kementeriaan Agama. “Saya tersinggung karena termuat di media tanpa ada klarifikasi, ini merusak lembaga,” ungkapnya.
Pengelola BOP Kementerian Agama Kabupaten Wajo, Yusuf menyangkal jika ada pemotongan dana BOP.
Menurut Yusuf, pencairan dana BOP melalui rekening pengelola di Bank, dan dicairkan langsung oleh pengelola tanpa ada pemotongan. Sesuai dengan Juknis, pengelola lembaga sendiri yang langsung mencairkan dananya di Bank,” ujarnya.
Anggota Komisi IV dari PKS, KM. H. Agustang Ranreng, sangat menyesalkan kejadian ini. Katanya, sejak bulan Januari lalu, dia sudah mengingatkan melalui pesan WA kepada Kepala Kemenag agar menghentikan kegiatannya, tapi pesannya tidak mendapat respon.
“Saya sudah ingatkan pak Kepala Kemenag agar menghentikan kegiatannya, sebelum menyebar kemana-mana, tapi tidak direspon,” jelasnya.
Anggota Komisi IV dari Partai Nasdem, Haji Anwar MD, menyarankan kepada Kemenag Wajo, agar jujur dalam masalah ini. “Jujur saja pak, kalau memang ada pemotongan dana, supaya kita Carikan solusinya,” katanya.
Anggota Komisi IV lainnya, Ir. Junaidi Muhammad, menyebut Kemenag tidak konsisten dalam memberikan jawaban atas pertanyaan anggota Dewan. “Saya melihat Kemenag tidak konsisten, jumlah penerima BOP tidak disebutkan secara jelas, untuk itu kami minta data jumlah penerima BOP untuk TPQ, MDT, dan Pondok Pesantren di Wajo,” ujarnya.
Ketua Komisi IV DPRD Wajo, H. AD Mayang, mengatakan, rapat yang dilaksanakan hari ini adalah tindak lanjut dari Aspirasi yang masuk beberapa waktu lalu.
Dalam aspirasi tersebut, lanjut legislator Partai Demokrat ini, Aspirator menyampaikan adanya pemotongan dana yang dilakukan oleh oknum Kemenag Kabupaten Wajo. “Pertemuan kita hari ini untuk mendengarkan klarifikasi dari Kepala Kemenag atas Aspirasi tentang adanya pemotongan dana BOP,” jelasnya. (*/Hz).
