PINRANG- Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kabupaten Pinrang, H. Irwan Hasyim, menjelaskan dukungan Partainya ke Pasangan calon (Paslon) H. A. Irwan Hamid, S.Sos – Sudirman Bungi, S.IP, M.Si, berkontestasi di Pemilihan kepala daerah (Pilkada) Pinrang, 27 November 2024 mendatang.
Menurut H. Irwan Hasyim, kepada media di Pinrang, bahwa PKS tidak asal mendukung Paslon di Pilkada Pinrang tahun ini. “Insya Allah, PKS mendukung Paslon pemenang Pilkada, yakni nomor urut 2,” ucap Irwan Hasyim, di Hotel M Pinrang, Selasa 1 Oktober 2024.
Dikatakan Irwan Hasyim, saat ini ada narasi yang selalu dikembangkan ditengah masyarakat bahwa Petahana Irwan Hamid selama menjabat lima tahun tidak ada pembangunan dikerjakan.
Sebagai Partai pengusung, Irwan Hasyim menyatakan narasi tersebut tidak benar, karena yang menyampaikan adalah orang-orang tidak memahami pengelolaan keuangan daerah. “PKS sebagai Partai pengusung wajib membela kandidat yang diusungnya dan memenangkan Pilkada Pinrang, 27 November mendatang,” tegas Irwan Hasyim.
Kenapa mereka selalu mengklaim bahwa dimasa pemerintahan Andi Irwan Hamid tidak ada pembangunan, menurut Irwan Hasyim, itu karena mereka tidak memahami filosofi APBD. “Disitu terjadi transaksi antara eksekutif dengan legislatif”.
Artinya, semua yang diusulkan Pemerintah setiap tahun anggaran ke DPRD, akan dibahas dan mendapatkan persetujuan untuk ditetapkan sebagai Peraturan daerah (Perda), sebagai dasar hukum Eksekutif melaksanakan apa yang diputuskan dewan, termasuk pembangunan yang akan dilaksanakan.
“Sangat disesalkan adanya oknum yang mengeluarkan statemen seperti itu. Hentikan bernarasi yang tidak memiliki dasar hukum, dan kalau ada yang tidak sepaham dan ingin membantah pernyataan ini, silahkan berdialog dengan kami dan siap untuk itu,” tantang Irwan Hasyim.
“Kemana Pimpinan legislatif dan anggota dewan yang diberikan kewenangan memberikan persetujuan anggaran pembangunan daerah yang akan dilaksanakan eksekutif,” tanya Irwan Hasyim.
Dikatakannya, dalam proses pengusulan anggaran di kenal yang namanya sistim pendekatan button up/sistem pendekatan top down/sistim pendekatan teknokrat dan sistim pendekatan politis. Semuanya itu, lanjutnya, telah dilakukan H. A. Irwan Hamid, jadi kami merasa bahwa, sudah sangat transparan dan akuntabel dalam mengelola keuangan daerah.
Dibuktikan dengan berturut turut mendapatkan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Semuanya, ini adalah bukti keberhasilan A, Irwan Hamid dalam mengelola anggaran dan pemerintahan yang bersih, transparan dan akuntabel,(Tim/84R).
