PINRANG- Upaya Pemerintah Kabupaten Pinrang dalam menangani abrasi di sepanjang saluran Irigasi Teppo, Kecamatan Patampanua kembali mendapat dukungan nyata dari pemerintah pusat.
Ancaman abrasi yang sudah merusak bantaran irigasi dan berpotensi mengganggu produksi pertanian serta mengancam permukiman warga ini kini memasuki tahap kaji cepat oleh Kementerian Pekerjaan Umum.
Tim Kaji Cepat Kementerian PU yang dipimpin Magdalena diterima langsung oleh Bupati Pinrang, H. A. Irwan Hamid, S.Sos, Senin (1/12).
Kehadiran tim kementerian ini merupakan langkah untuk menentukan tindak lanjut teknis dan penanganan permanen terhadap kerusakan irigasi.
Dalam penyampaiannya, Bupati Irwan mengapresiasi perhatian cepat dari Pemerintah Pusat. Menurutnya, respons sigap ini menunjukkan komitmen bersama dalam menjaga keberlanjutan sektor pertanian yang selama ini menjadi tulang punggung perekonomian masyarakat Pinrang.
“Ini bukan sekadar persoalan infrastruktur, tetapi menyangkut keberlangsungan hidup para petani dan keamanan rumah-rumah warga di sekitar irigasi. Kehadiran tim Kementerian PU hari ini menjadi bukti bahwa pusat memberikan perhatian serius terhadap kondisi ini,” ungkap Bupati Irwan.
Bupati Irwan juga berharap agar proses kaji cepat dapat segera menghasilkan rekomendasi teknis yang tepat sehingga tindakan penanganan bisa dilakukan tanpa menunggu waktu lama.
“Kami berharap langkah penguatan dan perbaikan bisa segera dimulai. Semakin cepat ditangani, semakin cepat pula masyarakat merasakan manfaatnya dan aktivitas pertanian kembali berjalan normal,” tambahnya.
Pada kesempatan tersebut turut hadir perwakilan Direktorat Bina Teknik Kementerian PU, Balai Hidrolika Bandung, serta Plt. Kepala Dinas Sumber Daya Air dan Bina Konstruksi Pinrang, A. Sinapati Rudy.
Pemerintah Kabupaten Pinrang menegaskan bahwa pemulihan dan perlindungan irigasi Teppo menjadi prioritas karena dampaknya langsung dirasakan oleh masyarakat, terutama petani yang menggantungkan hidup pada aliran irigasi tersebut.
Dengan adanya intervensi pemerintah pusat, masyarakat diharapkan dapat kembali menjalankan aktivitas pertanian tanpa khawatir akan risiko abrasi yang semakin meluas. (*/84R).
