JAKARTA- Indikasi itu terendus, menyusul munculnya gerakan dari oknum eksternal yang mendekati media di sejumlah daerah. Dengan iming-iming sejumlah uang. Timbal baliknya, oknum-oknum tersebut meminta pemberitaan negatif menyangkut PLN untuk dihapus (takedown).
Informasi di lapangan menyebutkan, fokus dari gerakan itu terkait berita soal PT Sahitya Amartya Konsultama (SAK) sebagai vendor ‘anak emas’ dan meminta Menteri BUMN Erick Thohir mencopot Darmawan Prasodjo terkait isu perjalanan dinas fiktif ke Australia.
Ketua Umum PP Ikatan Wartawan Online (IWO) Teuku Yudhistira yang terus menyoroti berbagai kasus di PLN mengatakan, isunya mobilisasi gerakan itu dilakukan oleh rekanan yang selama ini memiliki kontrak kerjasama dengan PLN.
“Sejak awal kami sudah mendapat informasi tersebut, karena rekan-rekan kita pengurus IWO baik di Provinsi dan Kabupaten Kota, memang ada dihubungi sejumlah pihak yang mengaku mendapat arahan dari manajemen PLN dan informasinya yang _hire_ wartawan juga,” tegas Yudhistira di Jakarta, Rabu (8/1/2025).
Kata Yudhis, bagi sebuah koorporasi, menjaga citra tentu sangat wajar dilakukan, apalagi dalam rangka menyelamatkan wajah, sekaligus meredam citra negatif lewat siaran berita yang bisa saja bergulir ke ranah hukum.
“Yang jelas, ini cara-cara lama. Apalagi kita tau bagaimana karakter Darmawan Prasodjo yang selalu berusaha tampil perfeksionis. Pencitraan yang dibangunnya selama menjabat lewat berbagai framing keberhasilan memimpin PLN dan ratusan atau mungkin lebih dari seribu penghargaan diduga berbayar yang diperolehnya bisa hancur karena ternyata kebobrokan dan dugaan KKN di dalam PLN terungkap ke publik lewat sorotan pemberitaan media,” ungkapnya.
Namun di sisi lain, sambung Yudhis, permintaan _take down_ berita negatif khususnya terkait PT SAK ‘anak emas’ PLN dan permintaan pencopotan Darmawan Prasodjo sebagai Dirut PLN, semakin memperkuat indikasi bahwa semua yang ditemukan pihaknya adalah fakta.
“Pertanyaannya, kalau Darmo dan kroni-kroninya memang bersih, kenapa risih?. Lantas kenapa berita-berita itu minta di- _take down_ . Ada Apa? Atau Apa ada?,” ucapnya.
Atas permintaan itu pula, lanjut Yudhis, pihaknya sudah mendapatkan informasi dari jajarannya di daerah, bahwa ada pihak-pihak sengaja menggelontorkan anggaran besar.
“Kami masih telusuri, permintaan _take down_ berita itu kebijakan siapa?. Anggarannya dari mana?. Kalau dari PLN jelas itu uang negara. Karena yang kami dengar ada juga media nasional yang menurunkan berita soal Darmo ke Australia. Kabarnya nominal kompensasinya sampai puluhan atau ratusan juta gitu. Sedangkan untuk media daerah, kami dengar suapnya antara 1 hingga 2 juta rupiah per-media. Ini jelas bagian dari gratifikasi,” bebernya.
Lebih jauh Ketua Umum Forum Masyarakat Pemantau Negara (Formapera) ini menyampaikan, begitu berita tentang PT SAK mencuat, berdasarkan pantauan langsung tim IWO di Kantor PLN Pusat, Jl. Trunojoyo, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, manajemen perusahaan vendor tersebut terlihat kasak kusuk mendatangi Kantor PLN.
“Kita tidak dapat informasi pasti apa yang dibahas di Kantor PLN. Tapi yang jelas perusahaan vendor itu sangat terganggu dan mulai menyusun skema lewat pemufakatan agar mereka bisa lolos dari kejahatan korporasi tersebut,” sebutnya.
Leo Manurung sebagai salah satu Manager Sub Sidang di Divisi Komunikasi ketika dikonfirmasi melalui saluran telepon, berkilah dan tak mengakui adanya perintah soal pembayaran terhadap media untuk _take down_ berita. Namun yang bersangkutan tak mampu menjawab saat disinggung siapa pihak yang berbaik hati membayar sejumlah media untuk menghapus berita negatif tentang PLN tersebut.
Sementara, terkait masalah ini, Dirut PLN Darmawan Prasodjo, Direktur HC Yusuf Didi Setiarto, Sekper Alois Wisnuhardana dan EVP Komunikasi Gregorius Adi Putranto yang dikonfirmasi Selasa (7/1/2025), lagi-lagi kompak bungkam meski pesan konfirmasi yang dikirim melalui pesan singkat, terkait masalah ini, sudah mereka baca. (84R).
