LUWU- Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI) Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan menggelar Entry Meeting secara virtual dengan delapan (8) Kepala Daerah yang masuk di wilayah 3. Entry Meeting ini dalam rangka melakukan pemeriksaan Interim atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah tahun anggaran 2020.
Pemerintah Kabupaten Luwu yang diwakili oleh Pj Sekretariat Daerah, H. Sulaiman serta didampingi oleh Inspektur Kabupaten Luwu, Andi Palanggi dan Kepala BPKD, Moh. Arsal Arsyad mengikuti Entry Meeting di ruang rapat Sekda, Kompleks Perkantoran Bupati Luwu, Kelurahan Senga Kecamatan Belopa, Rabu (27/1/2021).
“Entry Meeting ini bertujuan untuk memberikan informasi awal terkait jadwal dan mekanisme pemeriksaan terhadap LKPD Kabupaten Luwu Tahun Anggaran 2020 dan menerima arahan dari Kepala Perwakilan BPK Provinsi Sulawesi Selatan, Bapak Wahyu Priyono,” Jelas H. Sulaiman.
Pemeriksaan Interim merupakan satu rangkaian dengan pemeriksaan LKPD. Pemeriksaan LKPD akan dilaksanakan secara daring dan pemeriksaan lapangan. Pemeriksaan Lapangan akan dilaksanakan selama 12 hari, sedangkan pemeriksaan secara daring akan dilakukan melalui telepon, surel dan video converence.
“Jangka Waktu Pemeriksaan LKPD bagi Kabupaten Luwu Kabupaten Sinjai, Wajo dan Soppeng selama 30 hari sejak hari ini hingga 25 februari 2021 mendatang dengan tetap menerapkan protokol kesehatan secara tertib,” lanjut H. Sulaiman.
Pada Entry Meeting, Kepala Perwakilan BPK Prov Sulsel, Wahyu Priyono, mengharapkan para Kepala Daerah dan Kepala Organisasi Perangkat daerah (OPD) dapat bekerja sama dengan tim pengendali teknis dari BPK agar proses pemeriksaan berjalan dengan baik dan lancar. Wahyu Priyono juga memperkenalkan para tim pengendali teknis yang bertugas di masing-masing Kabupaten/Kota yang masuk dalam pada wilayah 3.
“Sesuai permintaan Kepala Perwakilan BPK Prov Sulsel, maka saya berharap para Kepala OPD dapat menjalin komunikasi dengan Tim Pemeriksa dan lengkapi semua dokumen yang dibutuhkan. Harapan kita semoga Kabupaten Luwu dapat kembali meraih predikat WTP dari hasil pemeriksaan LKPD tahun anggaran 2020 ini,” ujar H. Sulaiman. (5al).
