PINRANG- Pembelian mobil dinas pelayanan kesehatan Desa se-Kabupaten Pinrang yang diserahkan secara simbolis oleh Bupati Pinrang, menuai sorotan dari Sekertaris Umum Pengurus Pusat Kesatuan Pelajar Mahasiswa Pinrang (Sekum PPKP-MP).
Sekum PPKP-MP Muhammad Amir mengatakan, Seharusnya dimasa pandemi Covid-19 seperti saat ini, peruntukan anggaran Desa yang produktif, “jangan mempergunakan anggaran Desa yang tidak sesuai dengan kapasitasnya, bahkan pengadaan mobil Operasional pelayanan di Desa ini pun tidak lahir dari hasil Musrenbang,” ungkap Sekum PPKP-MP Muhammad Amir, Jum’at 13 Agustus 2021.
Muhammad Amir menambahkan, pembelian mobil dinas baru di Desa, dianggap belum penting dimasa pandemi Covid-19, “Masyarakat sudah sepatutnya mengawasi hal ini dan memprotes kebijakan tersebut”.
Selain dari itu, Kepala Desa harus bijak dalam pengelolaan anggaran dan semestinya pengelolaan anggaran tersebut diperuntukkan untuk masyarakat, baik dari sisi ekonomi dan sosial. “Jangan disaat masyarakat lagi kesusahan, Kepala Desa menikmati mobil baru. Jadi, kita berharap ada evaluasi efektivitas anggaran yang memfokuskan ke aspek sosial, ekonomi dan kesehatan,” ucap Amir.
Lanjut kata dia, seharusnya BPD harus ambil andil dan memiliki hak politik anggaran, serta mampu mengawasi pembelian mobil Operasional pelayanan baru Desa, “dimasa pandemi Covid-19 ini, pembelian mobil dinas pelayanan kesehatan dianggap masih belum penting, dibandingkan dengan pembelanjaan disektor lain,” dipastikan alokasi biaya pemeliharaan mobil tersebut akan menjadi beban ADD.
Yang lebih lucunya lagi, Ada salah satu Desa yang berada di Kec. Lembang Kab. Pinrang, yakni Desa Kariango juga ikut serta dalam pengadaan mobil pelayanan Desa, padahal Desa tersebut belum bisa dilalui oleh kendaraan roda empat, “seharusnya pembangunan infrastruktur yang diprioritaskan”.
Amir menambahkan, berarti ada indikasi permainan dari Dinas Pemerintah Desa serta Camat dalam pengadaan kendaraan operasional tersebut, “pembelian kendaraan pelayanan masing-masing Desa menghabiskan anggaran yang besar. Namun, secara nominal belum jelas karena setiap Desa berbeda-beda tipe jenis mobil yang dibeli dan apakah cashback yang diperoleh oleh pelaksana akan dikembali ke Desa atau diambil oleh oknum tertentu,” tegasnya. (8ar).
