PINRANG- Wakil Bupati Pinrang, Sudirman Bungi, S.IP, M.Si, membuka kegiatan High Level Meeting Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) Kabupaten Pinrang yang dirangkaikan dengan Sosialisasi Update Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) serta Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), Rabu (24/4), bertempat di Ruang Pola Kantor Bupati Pinrang.
Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD), Agurhan Madjid, menyampaikan bahwa rencana penyesuaian NJOP sebenarnya sudah lama dirancang, namun tertunda akibat pandemi COVID-19 yang berdampak langsung pada kondisi ekonomi masyarakat.
Lebih jauh Agurhan menjelaskan, penyesuaian ini juga merupakan bagian dari dorongan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI dan lembaga legislatif sebagai upaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), khususnya dari sektor PBB-P2.
Ia menambahkan, turunnya anggaran dari transfer pusat akibat Instruksi Presiden terkait efisiensi belanja membuat Pemerintah Daerah harus lebih aktif dalam menggali potensi pendapatan daerah.
“Optimalisasi PAD menjadi langkah strategis kita bersama dalam memperkuat kemandirian fiskal daerah,” tegas Agurhan.
Sementara itu, Wakil Bupati Pinrang Sudirman Bungi menegaskan pentingnya sinergi dan kolaborasi lintas sektor, khususnya dari para Camat, Kepala Desa/Lurah, serta para kolektor dalam mendukung pengelolaan PBB-P2 dan pemungutan Opsen PKB-BBNKB.
“Pengelolaan pajak ini tidak bisa berjalan sendiri. Camat, Kepala Desa/Lurah, serta kolektor punya peran besar dalam mendukung kelancaran pemungutan pajak di lapangan,” ujar Wabup Pinrang.
Dirinya juga menekankan pentingnya semangat dan tanggung jawab dalam menjalankan tugas, karena sektor pajak merupakan salah satu komponen penting dalam menopang pembiayaan pembangunan daerah.
“Jika semua kompak dan bekerja maksimal, maka capaian PAD kita akan meningkat, dan hal ini akan sangat membantu dalam memperbaiki kondisi keuangan daerah,” imbuhnya.
Melalui kegiatan ini, diharapkan semua pihak yang terlibat dapat memahami urgensi penyesuaian NJOP dan penguatan digitalisasi dalam sistem pemungutan pajak daerah, sehingga target PAD Kabupaten Pinrang dapat tercapai secara optimal. (84R).
